rss_feed
  • HANAPI, S.Pt

    Kepala Desa

  • MARZUKI KAMAL

    Sekretaris Desa

  • SALIKIN, A.Ma

    Kaur Umum

  • ASRUL HADI, M.Si

    Kaur Keuangan

  • MUHAMAD SARJAN

    Kaur Perencanaan

  • SAHRAM

    Kasi Pemerintahan

  • KAMALUDDIN, S.Pd.I

    Kasi Kesra

  • SYAHRAM

    Kasi Pelayanan

  • ANHARUDDIN

    Kawil Pematung

  • SYAMSUDDIN

    Kawil Menurik

  • NAHDIYIN, S.Pd

    Kawil Kebon Datu

  • WAHYU SETIAWAN

    Kawil Montong Cope

  • MOH HASAN BASRI, SE

    Kawil Keramat Tunggal

  • SOPIAN HADI

    Opdes Pematung

settings Pengaturan Layar

Himbauan Bagi Bapak Dan Ibu Beserta Pemuda/Pemudi Masyarakat Desa Pematung Mohon Dukungannya Guna Membangun Website Desa Kita Yang Tercinta Ini.
fingerprint
Alur Permohonan Informasi Publik

12 Feb 2020 16:01:12 113 Kali

Alur Permohonan Informasi Publik       

                                Pasal 10

  • Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui informasi, dan mendapatkan salinan Informasi
  • Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    1. Pengumuman Informasi Publik;
    2. Pelayanan Informasi Publik berdasarkan permohonan;
    3. Penyediaan akses Informasi

                                Pasal 11

  • Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh

                              Pasal 12

Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain Informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

                              Pasal 13

  • Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak
  • Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon :
  1. mengisi formulir       permohonan;        dan membayar biaya salinan dan/atau pengiriman apabila
  • Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir
  • Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di lingkungan Pemerintah Desa ditetapkan oleh PPID

                                 

                                                               Pasal 14

  • PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam register
  • PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada pemohon Informasi
  • Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan
  • Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirim kepada pemohon Informasi

(5)   Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.

(6)   PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.

(7)   Register permohonan di lingkungan Pemerintah Desa ditetapkan oleh PPID Desa.

                                                               Pasal 15

(1)   Dalam hal pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib :

a.    memberikan akses bagi pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;

b.   memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan

c.    memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

(2)   Dalam hal pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan :

a.     Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;

b.     Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;

c.     memberikan alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 apabila pemohonan informasi ditolak.

(3)   PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  13 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Informasi Publik diajukan.

(4)   PPID wajib memastikan  permohonan  Pemohon  Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2) tercatat dalam register permohonan.

                                                                      Pasal 16

(1)   PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan Informasi Publik.

(2)   Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :

a.    apakah informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;

b.   pemberitahuan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;

c.    jawaban menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya;

d.   bentuk informasi yang tersedia;

e.    biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon;

(1).waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;

(2).penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

(3)   Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan Informasi Publik yang dimohon;

(4)   Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

(5)   Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi;

(6)   Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;

(7)   Dalam hal permohonan Informasi tidak disampaikan langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis;

(8)   Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu tertulis beserta alasannya.

(9)   Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta penyampaian Informasi Publik yang dimohon dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat diperpanjang lagi.

                                                                        Pasal 17

(1)   Badan Publik dapat mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik sesuai dengan informasi yang diminta;

(2)   Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri atas :

a.    biaya penyalinan Informasi Publik;

b.    biaya pengiriman Informasi Publik; dan

c.    biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang didalamnya terdapat informasi Pihak ketiga.

(3)   Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

                                                                     Pasal 18

(1)   Badan Publik menetapkan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2)   Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada pemohon Informasi Publik.

(3)   Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik dengan tata cara pengumuman Informasi Publik secara berkala.

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

Cek Daftar Pemilih Tetap

Klik Cek Slyng Pandang

Sejarah Singkat Pematung

Warga Yang Berada Diluar Desa

Silahkan Cek Kode Pos disini

Kepengurusan LPTQ Desa Pem

account_circle Pemerintah Desa

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:290 visitor
Kemarin:620 visitor
Total Pengunjung:853.439 visitor
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.239.151.124
Browser:Tidak ditemukan
Alamat : Jalan Arjanjang No. 2008
Desa : Pematung
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kode Pos : 83670
Kode Desa : 52.03.19.2008
Telepon : 087861393411
Email : admin@pematung.desa.id

assessment Statistik

share Sinergi Program

insert_photo Galeri

reorder Fans Page DPematung

reorder Instagram

message Komentar Terkini

  • person Hadi Jaya Kusuma

    date_range 22 Agustus 2023 20:40:03

    Semoga berkesinambungan kegiatan seperti ini di masing masing desa
  • person Solihin

    date_range 08 Desember 2022 13:28:54

    Cek keanggotaan
  • person Katarina naus

    date_range 06 Desember 2022 09:11:16

    Apakah ada nama saya
  • person SOPIAN HADI

    date_range 04 Juni 2022 22:41:00

    Semoga banyak para donatur budiman yang berkenan berdonasi untuk pembangunan Masjid Nurul Hidayah Pematung...Amin...???
  • person fardianus benga tukan

    date_range 08 April 2022 17:05:19

    siap
  • person Peminat

    date_range 03 Februari 2022 21:40:05

    Desa Pematung Semoga bisa update terus informasi informasi penting kedepannya
  • person Sri rezeki handayani

    date_range 06 Januari 2022 11:04:23

    Syarat pengambilan uang/ongkos setelah penyelesaian pengangkutan dong ya... Jgn sampe upah udh di ambil sampah yg di angkut cuma separuh
  • person Hamzah M

    date_range 27 Oktober 2020 09:39:05

    Selamat utk Pemdes Pematung tlah mencairkan BLT DD salur ke 6 nya, semoga bermanfaat bermanfaat utk masyarakat
  • person nawawi

    date_range 26 Oktober 2020 22:28:36

    Selamat Malam
  • person Kenzy Purnama Hadi

    date_range 20 Juni 2020 23:40:40

    Kunjungi Terus Website Desa Pematung Setiap Hari

folder Arsip Artikel


    PERKEMBANGAN PENDUDUK
    Bulan Ini
    Kelahiran
    1 Orang
    Kematian
    0 Orang
    Masuk
    2 Orang
    Pindah
    1 Orang
    Bulan Lalu
    Kelahiran
    1 Orang
    Kematian
    0 Orang
    Masuk
    1 Orang
    Pindah
    0 Orang
    SURAT PENGANTAR TERCETAK

    0

    Hari Ini

    0

    Kemarin

    8

    Minggu Ini

    21

    Bulan Ini

    36

    Bulan Lalu

    159

    Tahun Ini

    470

    Tahun Lalu

    1,067

    Total
    TRANSPARANSI ANGGARAN
    Sumber Data : Siskeudes
    insert_chart
    APBDes 2023 Pelaksanaan

    Realisasi | Anggaran

    PENDAPATAN
    Rp. 1,185,380,632 | Rp. 1,232,960,518
    96.14 %
    BELANJA
    Rp. 1,172,910,943 | Rp. 1,228,908,840
    95.44 %
    PEMBIAYAAN
    Rp. 1,035,865 | Rp. -4,051,678
    -25.57 %
    insert_chart
    APBDes 2023 Pendapatan

    Realisasi | Anggaran

    Hasil Usaha Desa
    Rp. 1,000,000 | Rp. 1,000,000
    100 %
    Hasil Aset Desa
    Rp. 30,000,000 | Rp. 30,000,000
    100 %
    Dana Desa
    Rp. 721,642,000 | Rp. 721,642,000
    100 %
    Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
    Rp. 21,000,000 | Rp. 37,806,817
    55.55 %
    Alokasi Dana Desa
    Rp. 406,494,224 | Rp. 436,921,701
    93.04 %
    Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
    Rp. 4,500,000 | Rp. 4,500,000
    100 %
    Bunga Bank
    Rp. 744,408 | Rp. 1,090,000
    68.29 %
    insert_chart
    APBDes 2023 Pembelanjaan

    Realisasi | Anggaran

    BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
    Rp. 507,443,943 | Rp. 561,611,840
    90.35 %
    BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
    Rp. 410,700,750 | Rp. 410,700,750
    100 %
    BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
    Rp. 43,300,000 | Rp. 43,300,000
    100 %
    BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
    Rp. 132,266,250 | Rp. 134,096,250
    98.64 %
    BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
    Rp. 79,200,000 | Rp. 79,200,000
    100 %