Menimbang

:

a.       Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b.       Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita  Daerah Kabupaten Lombok TimurTahun  2016 Nomor 28), Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pematung Tahun Anggaran 2018

Mengingat

:

1.       Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958  tentang  Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa  Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timjur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.       Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438);

3.       Undang-Undang  Nomor  6     Tahun  2014  tentang  Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.       Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan   47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6.       Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);

8.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor   113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093);

9.       Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2017 (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun  2016  Nomor 1883);

10.   Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok TimurTahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

11.   Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor1Tahun 2015 tentangTata CaraTuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

12.   Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Tahun 2016 Nomor 8);

13.   Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok  Timur Nomor  29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten  LombokTimur Tahun  2016  Nomor 28);

14.   Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata  Cara  Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap  Desa Kabupaten Lombok  TimurTahun Anggaran 2017(Berita Daerah  Kabupaten Lombok TimurTahun  2016 Nomor  30);

15.   Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 29);

16.   Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes  kepada Camat se Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah  Kabupaten  Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 30);

17.   Keputusan        Bupati        Lombok        Timur        Nomor 188.45/36/PMPD/2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap,Tunjangan, Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017 di Kabupaten LombokTimur;

18.   Keputusan        Bupati        Lombok        Timur        Nomor  : 188.45/728/PMPD/2018 tentang Perubahan  Besaran Penghasilan Tetap,Tunjangan,Alokasi Dana Desa  serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan  Retribusi DaerahTahun  2017 di Kabupaten LombokTimur.

19.    Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) desa Pematung kecamatan Sakra Barat.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN  PERMUSYAWARATAN DESA PEMATUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

RANCANGAN PERATURAN DESA PEMATUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

1.

Pendapatan

:

Rp.

1.286.825.740

2.

Belanja Desa

a.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

:

Rp.

448.540.610

b.

Bidang Pembangunan Desa

:

Rp.

655.308.458

c.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

:

Rp.

56.124.412

d.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

:

Rp.

36.408.980

e.

Bidang Tak Terduga

:

Rp.

--

Jumlah Belanja

Rp.

1.196.382.460

Surplus/Depisit

Rp.

90.443.280

3

Pembiayaan Desa

a.

Penerimaan Pembiayaan

:

Rp.

40.000.000

b.

Pengeluaran Pembiayaan

:

Rp.

40.000.000

Selisih Pembiayaan ( a – b )

:

Rp.

0

Menimbang            :           

a.       bahwa Rancangan Peraturan Desa Pematung Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran  2018 telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa;

b.       Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

c.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Rancangan Rancangan Peraturan Desa Pematung Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

:

1.       Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NusaTenggaraTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1655);

2.       Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.       Undang-Undang  Nomor  6     Tahun  2014  tentang  Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.       Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6.       Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),sebagaimana telah diubah  dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7.       Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);

8.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor   113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093);

9.       Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2017 (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun  2016  Nomor 1883);

10.   Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahanyang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor  2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor 1);

11.   Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentangTata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

12.   Peraturan Daerah  Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok  Timur Tahun 2017 Nomor 8);

13.   Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita  Daerah Kabupaten  Lombok TimurTahun 2017 Nomor 30);

14.   Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2017 tentang  Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes  kepada  Camat se Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah  Kabupaten  Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 34);

15.   Keputusan        Bupati        Lombok        Timur        Nomor 188.45/618/PMPD/2017 tentang Penetapan Besaran PenghasilanTetap,Tunjangan,Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak  Daerah dan Retribusi DaerahTahun 2018 di Kabupaten LombokTimur;

16.   Keputusan        Bupati        Lombok        Timur        Nomor  : 188.45/728/PMPD/2018 tentang Perubahan Besaran PenghasilanTetap,Tunjangan,Alokasi Dana Desa serta  Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTahun 2018 di Kabupaten LombokTimur

17.   Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) desa Pematung kecamatan Sakra Barat

1.

Pendapatan

:

Rp.

1.286.825.740

2.

Belanja Desa

a.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

:

Rp.

448.540.610

b.

Bidang Pembangunan Desa

:

Rp.

655.308.458

c.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

:

Rp.

56.124.412

d.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

:

Rp.

36.408.980

e.

Bidang Tak Terduga

:

Rp.

--

Jumlah Belanja

Rp.

1.196.382.460

Surplus/Depisit

Rp.

90.443.280

3

Pembiayaan Desa

a.

Penerimaan Pembiayaan

:

Rp.

40.000.000

b.

Pengeluaran Pembiayaan

:

Rp.

40.000.000

Selisih Pembiayaan ( a – b )

:

Rp.

0

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

H.MA’SUM TAI’B, BA

KEPALA DESA PEMATUNG

HANAPI, S.Pt

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

H.MA’SUM TA’IB, BA

KEPALA DESA

HANAPI, S.Pt